Cakupanpartisipasi politik . Dilansir dari buku Memahami Sosiologi Politik (2011) oleh Komarudin Sahid, Huntington dan Nelson mengungkapkan bahwa partisipasi politik mencakup beberapa hal, yaitu: Tidak menyangkut sikap-sikap subyektif. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan, tetapi bukan sikap-sikap.
untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. B. Partisipasi Politik 1. Pengertian Partisipasi Politik Keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh-kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional. Partisipsi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum. Sedangkan Herbert Meclosky berpendapat bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum. Sementara itu, norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan batasan partisipasi politik sebgai kegiatan pribadi warga Negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang yang teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk Partisipais diatas menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Jelaslah bahwa kegiatan sukarela adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum. 2. Jenis Partisipasi Politik a Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti • Memberikan suara dalam pemilu, • Terlibat dalam kampanye, • Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, • Melakukan diskusi publik, dan • Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah. b Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara non-konvensioan dapat berbentuk 18Almon, Gabriel, 2004, The Civic Culture, Jakarta Princeton University Press. Gelbert Meclosky, 1994, Norman H. Nie, 2002, Partisipasi Politik. • Demonstrasi, • Boikot, dan • Pembangkangan sipil. 3. Tipe Partisipasi Politik • Partisipasi aktif partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah. • Partisipasi Militan-Radikal partisipasi militan-radikal merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan. • Partisipasi Pasif Partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. • Perilaku Apatis perilaku apatis adalah kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang 19Tipe-tipe partsipasi politik Pustaka Pelajar Offset. Hutington, Samuel P., Political Order in Changing Sociated, University Press. Ada berbagai bentuk partisipasi politik, hal itu bisa dibedakan berdasarkan; jumlah pelaku, keterlibatan si pelaku, wujud sumbangan yang diberikan, dan jenis-jenis pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku, bentuk partisipasi politik bisa dibedakan menjadi • Partisipasi Individual partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang-perorangan. • Partisipasi Kolektif partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang. Berdasarkan keterlibatan si pelaku, partisipasi politik bisa dibedakan menjadi • Partisipasi Langsung partisipasi langsung adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak lain. • Partisipasi tak Langsung partisipasi tak langsung adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan pihak lain. Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan, partisipasi politik bisa dibedakan • Partisipasi Material partisipasi material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan materi. • Partisipasi Non-Material partisipasi non-material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materi. Berdasarkan jenis-jenis perilakunya, partisipasi politik bisa dibedakan • Kegiatan Pemilihan kegiatan pemilihan adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu/Pilkada. • Lobbying lobbying adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu pejabat/tokoh. • Kegiatan Organisasi kegiatan organisasi adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menjadi anggota organisasi tertentu. • Mencari koneksi Mencari koneksi adalah kegiata warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menghubungi orang-orang tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi satu atau beberapa orang. 4. Relevansi Konsep Partisipasi Politik Salah satu aspek penting demokrasi adalah prtisipasi politik warga Negara di dalam suatu negera. Ada dua asumsi yang mendasari pemikran ini, sebagai berikut Pertama, bahwa setiap indivisu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang berada di luar Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, keputusan politik yang dibuat oleh para ahli dan elit politik belum tentu sesuai apa yang baik bagi warga negara. Kedua, partisipasipolitik selal berkaitan dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun kebijakan pablik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, maka masyarakat atau person yang menjadi objek dari kebijakan publik tersebut memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu Melihat partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernisasi dan pembangunan tersebut berhak ikut menentukan proses tersebut. Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output modernisasi pembangunan melakukan partisipasi politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan kekayaan seperti ini belum ada di kalangan sebagai anggota masyarakat dan untuk menciptakan hal-hal seperti itu perlu dilaksanakan modernisasi dan pembangunan yang diprakarsai dan 20Peter L Berger, Piiramids of Sacrifice, political Etics and Social Change, New York Anchor Books, 1976, hlm. Xii dan 59 - 60 dimotori oleh para ahli teknokrat dan birokrat, tetapi tanpa partisipasi anggota masyarakat secara umum. Jika partisipasi dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan modernisasi, maka hal itu akan memperlambat laju Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu satu hal yang jelas dari uraian ini, yatu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini. 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi poliitk dapat digunakan dua kerangka teori pendekatan politik, sebagau berikut 1. Pendekatan Kontekstual lingkungan sosio-ekonomi dan politik. Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi kelasnya, dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lan bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentuan bukan mementukan. Pendekata ini acapkali disebut pendekatan disposisional atau non-intensional, termasuk di dalamnya teori belajar learning theory dan teori kepribadian. 21Samuel P. Hatington dan Joan M. Nelson, No Essay Choice Participation in Developing Countries, Harvard University Press, 1968 2. Pendekatan Indvidual-Psikologis, pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu a. Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional tak sadar tujuan atau melihat perilaku politik sebagai hasil factor psikologis yang mempengaruhi aktor politik pada perigkat bawah sadar, dan b. Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu bersifat intensional BAB III
PERANPARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA 2.1 Pengertian Partai Politik Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan (dalam Calise dan Lowi, 2010:169), yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif Huntington,dkk, 19944. Partisipasi Politik Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Berikut beberapa definisi partisipasi politik dari beberapa sumber Menurut Budiardjo 19821, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Menurut Herbert Mc Closky Budiardjo, 2008183-184, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela voluntary dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. Menurut Ramlan Surbakti 1992140, partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses. Jenis-jenis Partisipasi Politik Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi Rahman 2007288 Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Golongan putih golput atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Milbrath dan Goel Cholisin, 2007152, membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Partisipasi politik spector, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Partisipasi politik pengritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Bentuk Partisipasi Politik Menurut Mas’oed dan MacAndrews 2000225 partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut Electroral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya. Violance, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan. Sedangkan Dalton 2009 mengelompokkan bentuk partisipasi politik sebagai berikut Voting. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan voting/electing. Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi. Campaign activity. Yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan extension of electoral participation. Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan. Communal Activity. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan out side electoral setting. Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen. Contacting personal on personal matters. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan. Protest. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi. Daftar Pustaka A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta Graha Ilmu. Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta UNY Press. Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta Rineka Cipta. Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta Gramedia. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia. Mas’oed, Mochtar dan Mac Andrews. 2000. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta Gajah Mada University Press. Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K. 2009. Comparative Politics Today A World View, 9th edn. New York Person Longman.
Wujudpartisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong perubahan bangsa. Intensitas yang beragam ini dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan pasif hingga aktif. Berdasarkan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik aktif diharapkan dapat dilakukan
Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » PKN » Partisipasi Politik Juli 29, 2019 2 min readPartisipasi warga negara dalam sistem Politik di Indonesia – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap warga negara berhak untuk turut berpartisipasi. Partisipasi warga ini bisa diartikan sebagai keikutsertaan warga negara untuk terlibat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan serta penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kehendak-kehendak seluruh bentuk-bentuk partisipasi warga negara? Apakah di Indonesia telah berjalan dengan baik? Jawabannya bisa dilihat pada penjelasan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara dibutuhkan agar pemerintahan berjalan dengan tertib tanpa adanya gangguan dan hambatan yang berarti karena telah sesuai dengan kehendak warga negara juga termasuk pengakuan akan eksistensi warga dalam suatu negara. Partisipasi warga negara dalam kegiatan pemerintahan bisa disebut sebagai partisipasi politik. Lalu apa itu definisi partisipasi politik? Berikut pengertiannya!Daftar IsiPengertian Partisipasi PolitikPengertian Partisi Politik Menurut Para AhliBentuk Partisipasi PolitikTingkatan Partisipasi PolitikMacam-Macam Partisipasi PolitikPengertian Partisipasi PolitikPartisipasi politik adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkan pendapat beberapa tokoh mengenai pengertian partisipasi politik. Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan memengaruhi seleksi jabatan-jabatan negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Herbert Mc. Closky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana meraka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kaith Davis, partisipasi politik adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan dan turut bertanggung jawab terhadap usaha yang politik berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Partisipasi politik bisa berwujud pasif maupun aktif. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pula terhadap hasilnya. Warga negara akan memperoleh hasil maksimal jika mereka berpartisipasi secara aktif. Partisipasi warga negara berkaitan pula dengan tanggung jawab mereka sebagai warga Partisipasi PolitikBerikut adalah bentuk partisipasi politik. Partisipasi konvensional, meliputi pemberian suara, kegiatan kampanye, dan kontak pribadi dengan pejabat politik atau pejabat administratif pemerintahan. Partisipasi nonkonvensional, meliputu pengajuan petisi, demonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, makar, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda dan manusia, serta perang gerilya atau Partisipasi PolitikAdappun tingkat partisipasi politik meliputi pejabat politik, pencari jabatan politik, anggota aktif dari suatu organisasi politik, anggota pasif suatu partai politik/simpatisan partai politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan tingkatan partisipasi politik yang paling rendah adalah pemberi suara dalam rakyat Indonesia hendaknya dapat bersikap positif dalam pengembangan demokrasi Pancasila,antara lain dengan cara sebagai berikut. Menggunakan hak pilih hak untuk memilih dan dipilih Ikut melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Mengakui dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan beragaman. Menjunjung tinggi hukum yang Partisipasi PolitikBerikut adalah macam-macam partisipasi warga negara dalam politik menurut Ramlan Surbakti. Partisipasi aktif, yaitu ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan antara lain mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin pemerintahan, dan membayar pajak. Partisipasi pasif, yaitu ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja kebijakan dari berbagai macam partisipasi politik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tiap-tiap warga negara berbeda-beda. Nah, itulah pengertian mengenai partisipasi politik, bentuk, tingkatan, dan macam-macam partisipasi politik. Sekian dan semoga bermanfaat.
Agarperilaku partisipasi politik tersebut dilakukan
Muller Edward dalam Surbakti 1992 : 143, wujud partisipasi politik bedasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.
. 154 456 403 285 18 397 358 424
partisipasi politik berdasarkan wujud sumbangan yaitu
